Perhitungan Pesangon Karyawan Sesuai Undang-Undang yang Berlaku

November 23, 2021
Seputar HRD UMKM
5 menit

Pengertian Pesangon

© pixabay.com

Berbeda dengan gaji sebagai hak yang diterima karyawan dari pemberi kerja pada saat karyawan masih aktif, uang pesangon adalah uang yang harus Anda bayarkan sebagai pemberi kerja kepada karyawan saat terjadi pemutusan hubungan kerja.

Uang pesangon ini adalah bentuk penghargaan pada karyawan atas kontribusinya selama bekerja di perusahaan. Perhitungan pesangon terdiri dari tiga komponen: Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH).

Pesangon Menurut Undang-Undang

Untuk memastikan hak buruh atau karyawan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja dipenuhi oleh pemberi kerja, pemerintah pun mengatur hal-hal berkenaan pesangon di dalam undang-undang.

Pemberian pesangon kepada karyawan awalnya diatur dalam  Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (1) tentang Ketenagakerjaan yang bunyinya:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Pengusaha yang disebutkan di dalam ayat itu tidak hanya mencakup pihak swasta, tetapi juga badan usaha milik negara, perseorangan, ataupun badan hukum lain yang mempekerjakan orang lain.

Merujuk kepada undang-undang tersebut, perhitungan pesangon karyawan didasarkan pada tiga komponen:

  1. Uang Pesangon (UP)

Berikut ini adalah perhitungan uang pesangon menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2):

  • masa kerja kurang dari 1 tahun mendapatkan 1 bulan upah
  • masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun mendapatkan  2 bulan upah
  • masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun mendapatkan  3 bulan upah
  • masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun mendapatkan  4 bulan upah
  • masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun mendapatkan  5 bulan upah
  • masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapatkan  6 bulan upah
  • masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun mendapatkan  7 bulan upah
  • masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun mendapatkan  8 bulan upah
  • masa kerja 8 tahun atau lebih mendapatkan  9 bulan upah
  1. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

UPMK hanya didapatkan oleh karyawan yang telah bekerja minimal 3 tahun di perusahaan. Perhitungan UPMK menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (3):

  • masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun: 2 bulan upah
  • masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah
  • masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun: 4 bulan upah
  • masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun: 5 bulan upah
  • masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun: 6 bulan upah
  • masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun: 7 bulan upah
  • masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun: 8 bulan upah
  • masa kerja 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah
  1. Uang Penggantian Hak (UPH)

UPH adalah komponen terakhir yang harus dibayarkan pemberi kerja selai UP dan UPMK.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (4) perhitungannya:

  • cuti tahunan yang belum sempat diambil atau belum hangus
  • biaya transportasi pekerja (termasuk keluarga) ke tempat di mana ia diterima bekerja (uang ini biasanya diberikan ketika pekerja/karyawan ditugaskan ke daerah lain yang jauh dari asalnya)
  • biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) bagi karyawan yang memenuhi syarat
  • hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Cara Menghitung Pesangon Menurut UU Cipta Kerja

© piqsels.com

Pada tahun 2020,  Presiden Joko Widodo menandatangani UU Cipta Kerja yang juga mengatur soal perhitungan pesangon yang diterima karyawan. Perbedaan di UU yang baru ini terletak pada perhitungan pesangon mengundurkan diri.

Dalam UU Cipta Kerja meskipun karyawan mengundurkan diri, tetap wajib menerima ketiga komponen pesangon yang telah disebutkan di atas. Berbeda dengan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yang mengatur karyawan mengundurkan diri hanya memperoleh uang penggantian hak atau UPH. 

Walaupun perhitungan pesangon UU Cipta Kerja sama persis dengan UU Ketenagakerjaan No.13, dalam UU Cipta Kerja tidak terdapat komponen biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan dalam  perhitungan UPH.

Perhitungan Pesangon Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021

Tahun 2021 ini, pemerintah mengatur mengenai perhitungan uang pesangon melalui aturan baru PP No.35 Tahun 2021. Untuk besaran pengali upah berdasarkan masa kerja tidak ada perubahan, tetapi ada beberapa perubahan faktor pengali berdasarkan alasan PHK karyawan dan perubahan komponen yang menjadi bagian dari UPH.

Contoh Perhitungan Uang Pesangon Pensiun Bukan karena PHK

© pixahive

Supaya Anda tidak pusing berikut ini adalah contoh perhitungan pesangon pensiun berdasarkan PP No.35 Tahun 2021:

Seorang karyawan telah memasuki masa pensiun dan perusahaan harus melakukan PHK pada karyawan yang telah bekerja selama 12 tahun 10 bulan itu. Gaji karyawan tersebut sebesar Rp10,000,000 setiap bulannya.

Maka perhitungannya menjadi:

Uang pesangon = Rp10,000,000 x 9 (karena masa kerja lebih dari 8 tahun)

x 1,75 (faktor pengali PHK karena pensiun)

= Rp 157,500,000

Uang penghargaan masa kerja = Rp10,000,000 x 5 (karena masa kerja kurang dari 15 tahun) x 1  (faktor pengali PHK karena pensiun)

= Rp50,000,000

Total UP dan UPMK = Rp207,500,000

Kesalahan dalam Perhitungan Uang Pesangon

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemberian      pesangon, perusahaan sebaiknya memastikan bahwa hak-hak karyawan sudah diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan perhitungan     . Hal ini agar tidak memicu konflik saat hubungan kerja berakhir. 

Dan untuk membantu pengelolaan karyawan dalam hal absensi hingga pembayaran gaji, kini hadir      salah satu aplikasi gratis yang bisa dicoba yaitu Bukugaji. Aplikasi berbasis android ini gratis dan mempunyai banyak fitur yang akan memudahkan pengelolaan sumber daya manusia perusahaan.

Semoga bermanfaat.

Related Posts